3 October 2026 · tanahindustrimajalengka
Tidak banyak bandara di Indonesia yang perjalanannya seunik Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka. Dalam satu tahun terakhir saja, bandara ini silih berganti menjadi sorotan: dari kabar penerbangan domestik yang nyaris mati total, beban anggaran yang terus menjadi polemik, hingga tiba-tiba naik kelas menjadi bandara alternatif nasional ketika bencana alam melanda wilayah lain. Berikut rangkuman perkembangan terbaru seputar Bandara Kertajati yang perlu diketahui, terutama bagi masyarakat dan pelaku usaha di Majalengka.
Salah satu catatan paling suram dalam perjalanan BIJB Kertajati adalah hilangnya seluruh rute penerbangan domestik. Menurut Corporate Secretary Manager BIJB Kertajati, Imam Rasyidin, penerbangan domestik terakhir yang masih beroperasi dari Kertajati adalah rute ke Denpasar, yang tercatat terbang untuk kali terakhir pada Juni 2025. Setelah itu, praktis tidak ada lagi maskapai yang melayani rute domestik dari dan menuju Kertajati.
Yang membuat bandara ini tetap “bernapas” selama kekosongan tersebut hanyalah satu rute internasional: penerbangan Scoot menuju Singapura, yang beroperasi dua kali seminggu setiap Selasa dan Sabtu sejak Januari 2025. Rute ini bertahan karena tingkat keterisian penumpang yang dinilai cukup stabil, dengan pasar penumpang menuju Singapura yang relatif konsisten dibanding rute domestik lain yang sempat dicoba.
Memasuki 2026, manajemen BIJB mulai menyiapkan strategi untuk menghidupkan kembali penerbangan domestik. Tiga rute menjadi prioritas awal: Denpasar, Balikpapan, dan Makassar (Ujungpandang). Skema yang digunakan adalah insentif pengembangan rute, di mana pemerintah daerah maupun pengelola bandara menanggung sebagian risiko kerugian awal maskapai yang bersedia membuka kembali rute tersebut, dengan harapan permintaan penumpang akan tumbuh seiring waktu hingga rute tersebut mampu berjalan mandiri secara komersial.
“Kami ingin 2026 benar-benar jadi tahun kebangkitan Kertajati untuk penerbangan domestik,” ujar Imam Rasyidin saat diwawancarai media pada akhir 2025. Pernyataan ini mencerminkan optimisme manajemen, meski sejumlah pihak tetap mewanti-wanti bahwa tantangan struktural yang membuat rute-rute sebelumnya gagal bertahan perlu benar-benar dibenahi, bukan sekadar mengandalkan subsidi sementara.
Di tengah sepinya penerbangan reguler, musim haji justru menjadi periode paling sibuk bagi Kertajati sepanjang tahun. Pada musim haji 2026, Kertajati tercatat melayani 40 kelompok terbang (kloter), naik sekitar 43 persen dibanding musim sebelumnya. Untuk mendukung kelancaran proses pemberangkatan, bandara ini menerapkan sistem embarkasi penuh, di mana seluruh pemeriksaan dokumen dan administrasi imigrasi jemaah dipusatkan di Asrama Haji Indramayu sebelum jemaah diberangkatkan menuju bandara — sehingga begitu tiba di Kertajati, jemaah sudah dalam kondisi siap langsung menuju pesawat tanpa pemeriksaan tambahan.
General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Kertajati, Nuril Huda, menyampaikan bahwa seluruh fasilitas, mulai dari terminal hingga sarana pendukung, telah dipastikan siap menampung pesawat berbadan lebar seperti Boeing 777-300ER yang digunakan dalam operasional haji. Lonjakan aktivitas musiman ini menunjukkan bahwa dari sisi infrastruktur, Kertajati sebenarnya sudah lebih dari memadai — persoalannya lebih kepada bagaimana mengisi kapasitas tersebut di luar musim haji.
Minimnya penerbangan reguler berdampak langsung pada kondisi keuangan BIJB. Bandara ini dinilai membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya, sebuah kondisi yang bahkan diakui secara terbuka oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (akrab disapa KDM). Beban finansial inilah yang mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat mematangkan rencana untuk melepas sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya di BIJB Kertajati, dengan opsi menyerahkan pengelolaan kepada pemerintah pusat.
Rencana pelepasan saham ini tidak luput dari kritik. DPRD Jawa Barat sempat menyoroti wacana tersebut, mempertanyakan arah kebijakan dan nasib investasi besar yang sudah dikeluarkan untuk membangun bandara ini sejak awal. Narasi “Kertajati riwayatmu kini”, yang menyoroti bandara yang sempat dibangun dengan biaya besar namun kini terlilit utang dan defisit operasional, menjadi gambaran bagaimana opini publik melihat perjalanan BIJB selama ini.
Di luar isu penerbangan domestik, sorotan lain datang dari sisi pariwisata. Sejumlah laporan media menyebutkan bahwa jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Jawa Barat melalui Kertajati terus menurun pada awal 2026, dengan dominasi penumpang asal Singapura — satu-satunya rute internasional reguler yang tersisa — namun jumlahnya masih jauh dari target yang diharapkan mampu menggerakkan ekonomi pariwisata daerah. Badan Pusat Statistik (BPS) bahkan sempat merilis data yang menunjukkan betapa sepinya bandara ini pada periode mudik Lebaran, dengan jumlah penumpang yang tercatat sangat minim dibanding kapasitas terminal yang sebenarnya mampu menampung jutaan penumpang per tahun.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar yang kerap diajukan publik: apakah kehadiran bandara internasional saja cukup untuk mengubah nasib pariwisata dan ekonomi sebuah daerah? Sejumlah pemberitaan bahkan secara eksplisit menyimpulkan bahwa Kertajati “belum mengubah nasib pariwisata Majalengka”, mengingat atraksi wisata di sekitar Majalengka sendiri belum berkembang secepat infrastruktur bandaranya. Hal ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri yang terpisah dari urusan rute penerbangan maupun industri dirgantara yang tengah digarap.
Namun arah cerita Kertajati sempat berbelok tak terduga pada awal September 2026. Erupsi Gunung Anak Krakatau yang menyebarkan abu vulkanik membuat setidaknya tujuh hingga delapan bandara di Indonesia, termasuk Bandara Soekarno-Hatta, terpaksa ditutup sementara demi keselamatan penerbangan. Dalam situasi darurat ini, Kementerian Perhubungan menetapkan sejumlah bandara alternatif untuk menjaga mobilitas nasional, dan Bandara Kertajati menjadi salah satu pilihan utama bersama Bandara Internasional Yogyakarta, Juanda, Adi Soemarmo, dan Jenderal Ahmad Yani.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa sejak awal pekan kejadian, sejumlah penerbangan Garuda Indonesia yang semula mendarat di Soekarno-Hatta telah dialihkan dan berhasil mendarat dengan lancar di Kertajati. Gubernur Dedi Mulyadi turut menegaskan kesiapan Kertajati menampung pengalihan penerbangan akibat dampak abu vulkanik tersebut. Momen ini, meski lahir dari situasi darurat, justru menjadi semacam pembuktian bahwa dari sisi landasan pacu, kapasitas, dan kesiapan operasional, Kertajati sebenarnya mampu berfungsi sebagai bandara pengganti berskala nasional — bukan sekadar bandara daerah yang sepi.
Hingga delapan September 2026, tercatat tujuh bandara di berbagai wilayah Indonesia masih belum bisa beroperasi normal akibat sebaran abu vulkanik yang terus bergerak mengikuti arah angin. Dalam kondisi seperti ini, keberadaan bandara dengan landasan pacu sepanjang kelas internasional seperti Kertajati menjadi aset nasional yang penting, terlepas dari rendahnya trafik penumpang reguler sehari-hari. Beberapa pemberitaan bahkan menyebut momen ini sebagai bukti bahwa Kertajati “naik kelas” menjadi pemain pengganti penerbangan nasional, sebuah predikat yang jarang disematkan pada bandara ini dalam beberapa tahun terakhir.
Momentum tersebut tampaknya turut memperkuat wacana yang sudah lebih dulu bergulir: mengalihkan sebagian fungsi Kertajati dari penerbangan komersial murni menjadi pusat pengembangan industri dirgantara dan pertahanan. Gubernur Dedi Mulyadi sempat menyampaikan keinginannya agar Kertajati menjadi pusat pengembangan industri pertahanan dan pesawat militer, sembari membuka kemungkinan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengambil alih sebagian pengelolaan bandara ini di masa depan.
Sejalan dengan wacana tersebut, PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dikabarkan tengah merencanakan untuk memindahkan sebagian lini produksi serta fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) miliknya ke Kertajati, guna memperkuat ekosistem industri dirgantara nasional di satu lokasi yang sudah memiliki infrastruktur landasan pacu kelas internasional. Jika rencana ini terealisasi, Kertajati berpotensi bertransformasi dari “bandara yang sepi penumpang” menjadi kawasan industri kedirgantaraan yang punya nilai strategis tersendiri, terlepas dari ramai atau tidaknya penerbangan penumpang reguler.
Rencana relokasi PTDI ini pertama kali mengemuka pada pertengahan Juli 2026, hanya beberapa pekan sebelum Gubernur Dedi Mulyadi secara terbuka menyampaikan visinya menjadikan Kertajati sebagai pusat industri pertahanan. Keterkaitan waktu antara kedua kabar ini membuat banyak pengamat menilai bahwa wacana tersebut bukan sekadar wacana sesaat, melainkan bagian dari arah kebijakan yang mulai disusun secara lebih serius oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pemangku kepentingan di sektor dirgantara nasional. Manajemen BIJB sendiri, melalui pernyataan internal, mengakui bahwa Kertajati berpeluang dikelola oleh Kementerian Pertahanan di masa depan, meski keputusan final soal skema pengelolaan baru ini belum sepenuhnya final hingga penghujung September 2026.
Dari sisi pemerintah daerah, Bupati Majalengka Eman Suherman menyatakan dukungan penuhnya terhadap rencana pengembangan fasilitas MRO di Kertajati. Ia menilai langkah ini sangat strategis untuk menghidupkan kembali aktivitas bandara sekaligus mendongkrak perekonomian wilayah sekitarnya. “Kalau bengkel pesawatnya ada di Majalengka, saya yakin penerbangan komersialnya juga pasti akan ikut jalan,” ujar Eman, menggambarkan kondisi Kertajati saat ini ibarat “mati tidak, hidup pun tidak”.
Pandangan Bupati ini mencerminkan harapan banyak pihak di Majalengka: bahwa apa pun bentuk akhirnya — baik tetap sebagai bandara komersial, beralih menjadi pusat industri dirgantara, atau kombinasi keduanya — yang terpenting adalah Kertajati benar-benar aktif dan memberi dampak ekonomi nyata bagi masyarakat sekitar, setelah bertahun-tahun menyandang predikat sebagai salah satu bandara paling sepi di Indonesia.
Fenomena bandara besar dengan penumpang yang jauh dari target sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Beberapa bandara lain yang dibangun dengan visi besar sebagai pengungkit ekonomi regional juga sempat mengalami fase serupa sebelum akhirnya menemukan perannya masing-masing, baik sebagai bandara kargo, pusat pelatihan penerbangan, maupun fasilitas pendukung militer. Pola yang terjadi pada Kertajati — dibangun dengan kapasitas besar, namun permintaan penumpang riil tumbuh jauh lebih lambat dari proyeksi awal — mengikuti pola yang pernah terjadi di beberapa bandara baru lain di luar Pulau Jawa.
Yang membedakan Kertajati adalah lokasinya yang relatif dekat dengan bandara-bandara lain yang sudah mapan, seperti Husein Sastranegara di Bandung dan Soekarno-Hatta di Tangerang. Kedekatan ini membuat maskapai maupun penumpang memiliki banyak alternatif, sehingga migrasi penuh ke Kertajati tidak pernah benar-benar terjadi secara alami tanpa dorongan kebijakan maupun insentif tambahan dari pemerintah.
Bagi pelaku usaha dan pemilik lahan di sekitar Majalengka, dinamika Kertajati ini sebaiknya dilihat bukan sekadar sebagai berita penerbangan, melainkan sebagai indikator arah kebijakan kawasan dalam beberapa tahun ke depan. Jika skenario pengalihan sebagian fungsi bandara ke industri pertahanan dan dirgantara benar-benar terwujud, permintaan terhadap lahan di sekitar kawasan bandara — baik untuk kebutuhan industri pendukung, pergudangan logistik, maupun hunian pekerja — berpotensi tumbuh dengan karakter yang agak berbeda dibanding skenario bandara komersial murni yang mengandalkan jumlah penumpang dan wisatawan.
Sebaliknya, ketidakpastian soal pelepasan saham dan peralihan pengelolaan ke pemerintah pusat juga berarti bahwa keputusan-keputusan besar terkait masa depan kawasan ini bisa jadi tidak sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Kabupaten Majalengka maupun Provinsi Jawa Barat. Memantau perkembangan kebijakan di level nasional, tidak hanya berita seputar rute penerbangan baru, menjadi penting bagi siapa pun yang mempertimbangkan investasi lahan dengan horizon jangka menengah hingga panjang di kawasan ini.
Terlepas dari ketidakpastian soal masa depan pengelolaannya, satu hal yang cukup jelas: Kertajati akan terus menjadi variabel penting dalam perkembangan ekonomi dan lahan di sekitarnya. Jika skenario industri pertahanan dan MRO benar-benar berjalan, kawasan di sekitar bandara berpotensi mengalami lonjakan permintaan lahan baru — baik untuk kebutuhan industri pendukung dirgantara, logistik, maupun perumahan pekerja. Sebaliknya, jika rencana pelepasan saham ke pemerintah pusat benar-benar terjadi, arah kebijakan pengembangan kawasan sekitar bandara kemungkinan juga akan banyak ditentukan oleh prioritas nasional, bukan lagi sepenuhnya keputusan provinsi atau daerah.
Bagi siapa pun yang mengikuti perkembangan lahan industri di Majalengka, pantas untuk terus mencermati arah kebijakan Kertajati dalam beberapa bulan ke depan — karena apa pun yang terjadi pada bandara ini, dampaknya hampir pasti akan terasa hingga ke harga dan permintaan lahan di sekitarnya.
Satu hal yang bisa dipetik dari rangkaian kabar sepanjang 2026 ini: nasib Bandara Kertajati tidak lagi hanya ditentukan oleh angka jumlah penumpang semata. Antara wacana industri pertahanan, rencana relokasi pabrik pesawat, momentum darurat bencana, hingga dukungan politik dari kepala daerah, masa depan bandara ini sedang dibentuk ulang oleh banyak kepentingan sekaligus — dan Majalengka, suka atau tidak, berada tepat di episentrumnya.
Hubungi kami untuk konsultasi kebutuhan, atau lihat daftar lahan yang sedang tersedia sekarang.
